SUMUT — Genewstv.id
Kondisi Politik Indonesia mengandung banyak polemik yang terjadi.Terjadinya saling sikut-menyikut dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan sudah biasa. Sehingga efek negatif cenderung lebih besar bahkan sampai kepada pendukung setiap antar Partai yang bertanding,Senin (03/07/2023).
Kondisi Politik Indonesia mengandung banyak polemik yang terjadi.Terjadinya saling sikut-menyikut dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan sudah biasa. Sehingga efek negatif cenderung lebih besar bahkan sampai kepada pendukung setiap antar Partai yang bertanding,Senin (03/07/2023).
Human behaviour terhadap perilaku pendukung adalah bagaimana seseorang bertindak dengan cara mencakup aktivitas fisik,mental,dan emosional.Bahkan merembet kepada sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak sehat.
Banyak para Pengusaha yang mengaku Politikus menghipnotis urusan pribadinya,seakan-akan menjadi kepentingan Negara.Aktivitas transaksional akhirnya menjadi darah daging.Sekarang ini hanya menjadi dongeng berkelas di mulut masyarakat tentang isu Politik.
Hari ini tidak banyak para Politikus yang memecahkan masalah penting. Tidak jarang bukannya memperbaiki malah sering di abaikan atau kurang maksimalnya dalam penyelesaian setelah terpilih.
Pendidikan :
Saat ini Pendidikan di mulai Sekolah Dasar (SD) Negeri SMPN,SMAN di nilai cukup membantu Pendidikan di Negeri ini.Hal ini ini tidak seimbang dengan penghasilan yang di dapatkan.Belum lagi,kalau ber Sekolah di tempat Swasta.
Banyak sekali Orang Tua Murid bingung padahal Negara telah memberikan solusi dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memiliki Anggaran tersendiri untuk Belajar.Namun demikian,masyarakat seringkali di lema terhadap persoalan Belajar-mengajar yang di kaitkan dengan tidak stabilnya Sembako di Pasaran.
Banyak sekali Orang Tua memiliki Pekerjaan tidak layak sesuai Gaji standar hidup.Persoalan Ekonomi yang tak kunjung mencapai taraf hidup standar,sehingga begitu banyak anak-anak tidak mampu Sekolah, bukan karena Sekolah itu bayar melainkan biaya hidup beban keluarganya lebih besar,alhasil harapan Anak bergantung kepada kehidupan Orang Tua mereka sendiri.
Hal ini mengurai bahwa tingkat kemerataan Pendidikan masih jauh dari yang di harapkan.Dampaknya banyak tingkat kenakalan Remaja pada masa Sekolah,sangat tinggi di beberapa Kabupaten/Kota besar termasuk Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini terungkap dalam sebuah Konferensi Pers Polrestabes Medan yang lalu,pada tanggal (22/06/2023) siang.Dalam tindak kejahatan ini,yaitu pencurian dengan pemberatan (curat),pencurian dengan kekerasan (curas),dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terlibat 27 pelaku masih Remaja.
“Ini ada total 140 tersangka selama pada Juni 2023 lalu,khususnya kasus kejahatan jalanan.Termasuk juga 3C, penganiayaan serta lainnya,” kata Kapolrestabes Medan,Kombes Pol.Valentino Alfa Tatareda.
“140 tersangka itu terlibat dalam 97 kasus dan di antaranya ada 27 pelaku masih berusia Anak,” tambahnya.
Kesehatan :
Sama halnya dengan Kesehatan.Pada Tahun 2020 sampai 2023 terdapat kontroversi yang menuai banyak kesalah pahaman tentang sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Sebaliknya,ini bertolak belakang dengan Pemerintah mengusulkan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang sebelumnya memberikan Perlindungan Hukum Ekstra bagi para Tenaga Kesehatan menjadi perhatian banyak Dokter.Hal ini di sertakan dalam Daftar Isian Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah di serahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada Rabu (05/04) lalu.
“Nakes merupakan Mitra Strategis Pemerintah dalam memenuhi hak Dasar Masyarakat untuk Kesehatan. Sudah sepatutnya mendapatkan Perlindungan Hukum yang layak,” ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan,Dr.Syahril (di kutip dari sehat negeriku.kemkes.go.id).
Tenaga Kesehatan sebagai Garda terdepan dalam Pelayanan Kesehatan sudah sepatutnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan Perlindungan Hukum yang baik. Terutama para Nakes merupakan Mitra Pemerintah dalam Kesehatan.
Sekarang Pemerintah sedang membahasnya.Bahkan yang di isukan Organisasi Kesehatan akan di samakan dengan Organisasi Masyarakat dalam hal Perlindungan Hukum.Tentunya ada nilai positif dan negatif,tapi faktanya banyak juga yang tidak setuju.
Demikian kondisi yang sangat miris. Atas problem lapangan yang dampaknya bagi,”Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,”Kontrol sosial harusnya yang di galakkan bagi para Politikus,karena intervensi dan pola perubahan keadaan sosial yang begitu cepat,sehingga kontrol yang di lakukan Pemerintah ternyata tidak mampu berperan dengan baik.
Perangkat Hukum yang menjadi penjamin Keadilan hingga kini masih sebatas Perangkat yang belum dapat di laksanakan dengan baik sehingga terjadi berbagai ketimpangan Sosial sebagai dampak ketidakadilan di Masyarakat,Bangsa,dan Negara.
(Red)
