Batu Bara- Kerusakan infrastruktur vital ini dipicu oleh luapan masif air Sungai Suka setelah intensitas hujan tinggi dan kiriman air dari hulu, yaitu Simalungun dan Siantar.
Akses yang terputus adalah ruas Jalan Desa Lalang (Akses Jalan Inalum) – Bandar Khalifah (batas Serdang Bedagai), yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Kelima titik ini tidak dapat dilalui setelah tanggul Sungai Suka tidak mampu menampung peningkatan debit air.
Menyikapi urgensi ini, Pemkab Batubara segera menerjunkan tim lapangan dan alat berat ke lokasi pada Kamis (11/12/2025), sebagai langkah penanganan awal.
“Ini adalah langkah darurat untuk memastikan mobilitas warga Nenas Siam tidak lumpuh total. Akses warga harus segera dipulihkan,” tegas Bupati Baharuddin Siagian.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Batubara fokus pada dua upaya utama yakni Akses Sementara dengan Penyediaan batang kelapa sebagai jembatan darurat agar warga tetap dapat melintas, serta Mitigasi Banjir Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprovsu, agar dilakukan pengerukan sedimentasi dan penanganan tanggul kritis untuk mengembalikan fungsi sungai.
Laporan dari petugas di lapangan memastikan alat berat Pemkab Batubara telah mulai bekerja di kawasan Nenas Siam. Pengerjaan difokuskan pada upaya normalisasi dan pencegahan luapan air susulan.
Pekerjaan darurat ini mencakup pembuatan tanggul baru dan pengerukan material endapan (sedimentasi) di badan Sungai Suka. Estimasi panjang sungai yang ditangani pada tahap awal mencapai 500 meter, dengan perkiraan waktu pengerjaan 10 hingga 12 hari. Setelah area prioritas ini selesai, penanganan akan dilanjutkan pada bagian sungai yang telah mengalami pendangkalan ekstrem.
Pihak Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk segera memperbaiki lima titik jalan yang rusak tersebut. Namun, perbaikan jalan baru dapat dilaksanakan setelah kondisi air Sungai Suka surut dan tidak lagi meluap.
Tindakan cepat dan terkoordinasi antara Pemkab Batubara dan Pemprovsu ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat serta memulihkan infrastruktur vital secepatnya. (DS)
