Batu Bara– Kepercayaan publik terhadap Polres Batu Bara semakin merosot tajam. Sejumlah masyarakat dan aktivis hukum mulai angkat suara menyikapi kegaduhan yang muncul akibat dugaan pemungutan liar oleh oknum penyidik Unit PPA. Lebih parahnya, Kapolres Batu Bara dinilai tidak menunjukkan kepedulian yang cukup terhadap masalah ini.
Alih-alih melakukan klarifikasi langsung atau langkah cepat pembenahan, pihak kepolisian justru membiarkan Humas tampil dengan video bantahan yang dianggap “dangkal dan penuh kejanggalan”. Klarifikasi tersebut malah memperburuk situasi karena dinilai lebih banyak mengaburkan fakta ketimbang menyampaikan kebenaran.
“Kapolres terlalu diam. Ada kesan pembiaran bahkan ketidaksiapan dalam merespons isu yang sangat sensitif ini,” ujar DS, Seorang Jurnalis yang ikut menyuarakan keresahan warga.
Masyarakat juga menilai, kepemimpinan saat ini tidak layak dipertahankan jika hanya berfungsi sebagai simbol seremonial tanpa arah tegas dalam penegakan disiplin dan etika anggota. Suara-suara untuk mengganti Kapolres pun mulai mengemuka.
“Kami minta Kapolri mengevaluasi dan mengganti Kapolres Batu Bara. Ini bukan soal sentimen, tapi soal kegagalan memimpin,” ujar seorang aktivis hukum dari Medan.
Lebih lanjut, seruan dukungan terhadap Reformasi Polri pun kembali mencuat. Masyarakat menuntut pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum yang dianggap mulai kehilangan arah dan kepercayaan publik.
“Sudah cukup pencitraan. Yang dibutuhkan rakyat adalah ketegasan dan keberpihakan terhadap kebenaran, bukan melindungi sesama oknum.”
Tuntutan reformasi ini diyakini tak hanya sekadar emosi sesaat, tapi bentuk kekhawatiran atas sistem yang dianggap terlalu lama dibiarkan membusuk dari dalam. (Red)
