DELI SERDANG – GENEWS TV.ID Polemik kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkat desa kembali mencuat di Kabupaten Deli Serdang. Setelah satu dekade pengelolaan keuangan desa berjalan.
Pemerintah desa kini kembali disodorkan agenda bimtek yang terkesan merendahkan Kwalitas SDM Aparatur Pemerintah Desa di Deli Serdang yang bertajuk “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang Efektif dan Partisipatif Berdasarkan Pemahaman Regulasi dan Implementasinya”.
Undangan kegiatan itu beredar luas di kalangan kepala desa. Dalam surat bernomor 1068/UN-PMPPP/VIII/2025 tertanggal 21 Agustus 2025, disebutkan bahwa kegiatan akan digelar di Hotel Griya, Jalan T Amir Hamzah, Medan, pada 27–30 Agustus 2025.
Biaya yang dibebankan kepada peserta pun tidak sedikit, yakni Rp 6,5 juta per orang, sudah termasuk akomodasi, konsumsi, sertifikat, seminar, honorarium pembicara, hingga souvenir.
Tema yang diangkat menuai kritik karena dinilai tidak lagi relevan dan bahkan merendahkan kualitas pemerintah desa di Deli Serdang. Pasalnya, sudah satu dekade lebih Alokasi Dana Desa (ADD) bergulir, namun bimtek masih berkutat pada persoalan dasar seperti pembuatan peraturan desa (Perdes). Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah aparatur desa tidak pernah berkembang, padahal selama ini mereka sudah berkali-kali mengikuti pelatihan serupa. Semestinya pemerintah desa sudah cukup berpengalaman dalam mengelola keuangan maupun membentuk regulasi.
“Bimtek lagi, bimtek lagi. Seolah-olah perangkat desa tidak pernah belajar. Padahal, jika dikaji, dana yang dipakai untuk bimtek ini sangat besar dan dikhawatirkan justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” Ungkap salah seorang kepala desa di Deli Serdang.
Kegiatan bimtek semacam ini kerap menuai kritik karena dianggap hanya menguntungkan penyelenggara dan membebani keuangan desa. Kritik juga muncul lantaran tema yang diusung dianggap melecehkan kapasitas pemerintah desa di Deli Serdang, seakan belum mampu memahami regulasi meski sudah satu dekade lebih bergelut dengan tata kelola keuangan dan pembangunan desa.
Pihak penyelenggara saat di konfirmasi oleh awak media melalui telefon dan WhatsApp tidak menjawab.
Sementara pihak pemerintah kabupaten Deli Serdang melalu dinas PMD saat di konfirmasi menyatakan tidak tau menau terkait kegiatan bimtek tersebut.
”Gak tau kita bang” ucap Kabid PMD.
Pemerintah kabupaten Deli Serdang dibawah kepemimpinan dr.Asri Luddin Tambunan saat ini lebih konsen pada peningkatan mutu pelayanan publik sampai tingkat Desa dengan Cepat Transparan dan Mudah atau CTM. Harusnya pemerintah Desa bisa selaras dengan program Bupati Deli Serdang saat ini. Bukan malah membuat kegiatan yang justru tidak ada manfaatnya sama sekali.
Kepala Desa juga menambahkan, kalau dirinya mengeluh dengan adanya bimtek yang terus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sementara anggaran dana desa di musrembangkan.
Dan parahnya lagi, jika mereka tidak mengikuti kegiatan bimtek. Diduga mereka kepala desa ditakut-takuti oleh penyelenggara bimtek tersebut.
(Red)
