Batu Bara– Aroma tak sedap dari tubuh institusi Polres Batu Bara makin tercium tajam. Setelah mencuatnya dugaan bahwa oknum polisi dari Unit PPA meminta uang dengan nilai yang fantastis untuk mencabut perkara meski kedua pihak telah berdamai,bahkan polisi juga yang mendamaikan atau yang memfasilitasi agar kedua pihak berdamai kini masyarakat kembali dibuat geram oleh “klarifikasi setengah hati” yang disampaikan pihak humas kepolisian.
Dalam sebuah video resmi yang dirilis oleh Kasihumas Polres, oknum perwira itu menyangkal tudingan dengan narasi kaku dan retoris. Tapi alih-alih meredakan situasi, bantahan tersebut justru menambah api kemarahan publik.
“Klarifikasi macam apa itu? Masyarakat butuh keadilan, bukan pengalihan isu. Ini bukan jawaban — ini cermin kebusukan sistemik yang sudah terlalu lama ditolerir,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Publik Meradang, Klarifikasi Dicap Lucu dan Tak Serius
Video klarifikasi tersebut dinilai gagal membantah substansi, dan justru dinilai seperti skrip yang dipaksakan untuk menutupi borok institusi. Warganet ramai-ramai menyebutnya “bantahan jenaka” — karena menghindari inti masalah: uang puluhan juta yang diminta oleh oknum yang diduga kuat bagian dari sistem itu sendiri.
“Kenapa tidak langsung periksa oknumnya secara terbuka? Kenapa tidak hadirkan korban, pelapor bahkan terlapor dan harus di saksikan para insan media, agar tidak ada tekakan dari para oknum busuk tersebut? Kalau tidak benar, tunjukkan prosesnya, jangan hanya cuap-cuap di depan kamera,”
Sangat Miris kalau mendengar Cerita dari Keluarga Tersangka, mereka sudah menyerahkan uang santunan sebagai wujud permintaan maaf sesuai yang disepakati (Rp 4 Juta) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya huuhlagi, namun hingga kini masih ditahan oleh kepolisian, alih alih menjalankan prosedur hukum, padahal karna urusan biaya cabut perkaranya.
Koresponden media juga turut mengkritik keras
Salah satu koresponden media lokal yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa klarifikasi tersebut “tak lebih dari sebuah sandiwara”, dan justru membahayakan kredibilitas kepolisian di mata publik. “Daripada menyusun naskah klarifikasi, kenapa tidak langsung panggil penyidik juper-nya untuk dimintai keterangan secara transparan?”
Penegakan Hukum atau Bisnis Proses?
Kejadian ini membuka luka lama: bagaimana aparat penegak hukum justru menjadi “pedagang perkara” yang menjajakan keadilan dengan harga selangit. Masyarakat bukan hanya menyoroti satu oknum, tapi mulai mempertanyakan apakah praktik ini sudah menjadi pola, bukan sekadar kasus tunggal.
Masyarakat Menuntut Langkah Nyata
Desakan terhadap Polda Sumut dan Mabes Polri kian kencang. Publik menuntut audit menyeluruh terhadap kasus ini, termasuk memeriksa aliran dana dan kronologi lengkap proses damai yang diduga dijadikan dalih pungli.
Bilamana nantinya mereka terbukti salah “Jangan cuma pecat oknum. Bongkar jaringannya. Karena kejahatan terbesar bukan hanya korupsi uang, tapi penghianatan terhadap keadilan,” pungkas DS.
Jika institusi masih lebih memilih menutup borok daripada mencuci luka, jangan salahkan masyarakat jika kepercayaan benar-benar sirna. Polisi seharusnya pelindung rakyat — bukan pemalak bermodus hukum. (Red)
