Tebing Tinggi- Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bagian Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Setdako mengikuti Rakor (rapat koordinasi) Pengendalian Inflasi yang rutin digelar setiap minggunya, Senin (29/07/2024) di ruang Kerja Wali Kota lantai IV gedung Balai Kota Jln. Dr. Sutomo No. 14.
Rakor dipimpin Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. yang diikuti Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota maupun Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Plt. Sekjen Kemendagri RI menyampaikan keprihatinannya terkait pola grafik inflasi yang terus berulang setiap tahun.
Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), ungkap Plt. Sekjen Kemendagri RI, laju inflasi selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan tren yang serupa. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Plt. Sekjen Kemendgari RI menekankan perlunya program strategis yang lebih efektif untuk mengatasi masalah inflasi agar tidak terus terjadi dimasa mendatang.
“Kita selalu mempunyai grafik yang sama setiap tahun. Beras, bawang, cabai. Yang ingin saya tekankan, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Karena selama 5 tahun kebelakang itu grafiknya sama,” ungkap Plt. Sekjen Kemendagri RI.
Lanjut Plt. Sekjen Kemendagri RI, diperlukannya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif.
“Saya harapkan ada materi strategis kedepan dari teman-teman kementerian dan lembaga yang bekerjasama dengan Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk diterapkan di wilayah masing-masing,” ujar Plt. Sekjen Kemendagri RI.
Tak lupa pesan disampaikan Plt. Sekjen Kemendagri RI, agar stakholder terkait dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
“Kemudian, berkaitan dengan disitribusi, kita melihat masih terdapat gangguan dan ketidaklancaran, berkaitan dengan itu juga di evaluasi,” pesan Plt. Sekjen Kemendagri RI.
