Deli Serdang — Genewstv.id
Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Deli Serdang,Kamis (16/02/2023).
Anggota massa mengatas namakan dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deli Serdang.
Spanduk berisikan tuntutan mereka bentangkan dalam aksi damai ini.
” Ada 9 tuntutan yang kami sampaikan hari ini.Kita datang ke Kantor DPRD dan ke Kantor Bupati Deli Serdang sebagai bentuk dukungan aksi di Jakarta.Kita meminta dukungan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar memberikan rekomendasi tuntutan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia untuk di sampaikan kepada Presiden RI H.Ir.Joko Widodo di Jakarta sehingga ini benar-benar suara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Daerah yang di sampaikan ke tingkat Nasional,” ujar OK Hendri Fadilah Zulkarnain,SH.
Kepada jurnalis,OK Hendri Fadilah Zulkarnain,SH pun sempat menyampaikan beberapa poin penting dari tuntutan yang di sampaikan.
Untuk yang pertama soal peningkatan kesejahteraan.
Memberikan jaminan sosial,jaminan kesehatan dan jaminan hari tua kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan peraturan yang berlaku.
Selain itu di pinta agar menyetujui perubahan di ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDES).
” Kalau peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Deli Serdang kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bapak Bupati Deli Serdang bahwa tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2023 sudah ada peningkatan tapi itu khusus untuk di Kabupaten Deli Serdang.Walau pun begitu peningkatan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan lebih dahulu dan masih perlu di tingkatkan lagi untuk Tahun yang akan datang,” ucap OK Hendri Fadilah Zulkarnain,SH.
Iya sempat menyampaikan kalau di Kabupaten Deli Serdang saat ini tercatat ada 2622 orang anggota PABPDSI.
Dalam aksi ini hanya 10 orang yang ikut.
Pada saat aksi ini masaa di terima langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,Citra Efendy Capah.
9 tuntutan di sampaikan langsung kepadanya saat itu.Ada pun tuntutan lengkap dari massa yakni :
1).mendorong Prolegnas tentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi menjadi Pemerintahan Desa.
2).menyetujui perubahan di ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDES).
3).Pasal 23 penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa bukan Pemerintah Desa.
4).Hak pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa yang mandiri dan akuntabel.
5).Presiden melalui Menteri Desa (PDTT) memberikan hak Keuangan Kinerja Pengawasan dan Desa sebesar 3 persen dan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Dana Desa sesuai amanat Pasal 113 bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di salurkan kesetiap Desa seluruh Indonesia.(Permadi)
