Palangka Raya– Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan kebijakan penyesuaian pelaksanaan putusan pengadilan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu (13/05/2026). Kegiatan dilaksanakan secara daring di Aula Bapas Palangka Raya dan diikuti oleh jajaran pejabat serta pegawai.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai pentingnya penyusunan kebijakan yang adaptif dan selaras dengan transformasi sistem pemasyarakatan. Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghimpun masukan dan pandangan dari jajaran UPT guna memperkuat implementasi kebijakan agar lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Narasumber juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan administrasi, sehingga diperlukan solusi yang aplikatif serta penguatan pengawasan dan kolaborasi antar UPT. Selain itu, evaluasi program secara berkala dinilai penting agar kebijakan yang disusun tetap relevan dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
Kepala Bapas Kelas I Palangka Raya, Theo Adrianus, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini menjadi wadah penting dalam menyerap masukan dari jajaran UPT sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan kebijakan yang disusun dapat lebih implementatif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di lapangan,” ungkap Theo
Dengan terselenggaranya forum konsultasi publik ini, diharapkan setiap masukan dan pandangan yang disampaikan oleh jajaran UPT dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika di lapangan serta mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang semakin optimal dan berkelanjutan.
(Gito)
