Tebing Tinggi- Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. mengikuti Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Wasin (Pengawasan Intern) Pemerintah Tahun 2024 dengan tema β€œMengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah Untuk Kesinambungan Pembangunan”, secara virtual di Rumah Dinas Wali Kota Jl. Dr. Sutomo, Rabu (22/05/2024).

Pembukaan Rakornas yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Sekkab Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., Menkeu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D dan Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE di Istana Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden RI menyampaikan bahwa peran BPKP sangat besar dalam hal pengawasan, BPKP berperan dalam mengawal kesinambungan pembangunan untuk rakyat.

“Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas,” ujar Presiden RI.

Presiden RI juga menekankan bahwa tugas BPKP dan pengawas bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar, tuntunan yang tepat, bukan memasang jebakan, diemin aja. Mestinya dibenarkan di awal, ini keliru. Jangan terbalik fokusnya, bukan berapa banyak ketahuan penyimpangan tapi berapa banyak bisa dirasakan manfaatnya program rakyat,” kata Presiden RI.

Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutan mengatakan, BPKP bersama aparat pengawas intern pemerintah, Kementerian lembaga daerah dan BUMN dalam melaksanakan pengawasan intern telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai 192,93 triliun serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai 38,75 triliun, total kontribusi keuangan tersebut adalah 310,36 triliun.

β€œKami tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan antara lain bidang kemiskinan kesehatan, pendidikan infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industry, tata kelola tambang dan Perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD hingga transformasi energi hijau,” terang Kepala BPKP.

Bahwa pihaknya, lanjut Kepala BPKP, masih mendapati ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah lainnya diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Hasil pengawasan BPKB terhadap tiga bidang tersebut, ungkap Kepala BPKP, menemukan fenomena permasalahan yang serupa berupa isu koordinasi kelembagaan dan harmonisasi program antara infrastruktur dan daerah serta kecukupan integrasi dan validasi data rekomendasi kami.

β€œOleh karenanya, Rakornas Wasin 2024 ini kami laksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan 2020-2024 yang tersisa,” ungkap Kepala BPKP.

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota secara virtual, Plt. Kabag Prokopim Faisal Ahmad, S.Ag., Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III Riza Eifial, S.H., M.H. mewakili Inspektorat, tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top