Tebing Tinggi – Genews TV
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut menuai apresiasi. Namun di sisi lain, capaian tersebut juga memunculkan pertanyaan dari sebagian masyarakat terkait kondisi tata kelola pemerintahan di lapangan.
Praktisi hukum Leo Siallagan, SH menilai opini WTP memang merupakan indikator penting dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Akan tetapi, menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik.
“Opini WTP tentu patut diapresiasi. Namun pemerintah juga harus menyadari bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah bukan hanya dari laporan keuangan, tetapi juga dari fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Leo Siallagan kepada wartawan.
Menurut Leo, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir, publik Kota Tebing Tinggi menyaksikan adanya sejumlah pengungkapan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di beberapa instansi pemerintah daerah. Beberapa di antaranya menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran publik.
“Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Di satu sisi pemerintah kembali meraih WTP, tetapi di sisi lain muncul pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Tentu masyarakat berhak bertanya dan meminta penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda,” katanya.
Leo menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sertifikat bahwa suatu daerah bebas dari praktik korupsi maupun penyimpangan. Menurutnya, WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
“WTP adalah prestasi administratif yang baik. Tetapi ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti di sana. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, serta integritas aparatur juga harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia berharap raihan WTP tidak dijadikan sekadar kebanggaan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki tata kelola birokrasi, dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Masyarakat ingin melihat bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Karena itu pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan menjadikan setiap temuan maupun persoalan yang muncul sebagai bahan evaluasi,” lanjutnya.
Leo juga mendorong aparat penegak hukum untuk terus menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terus terjaga.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi agar prestasi yang diraih benar-benar sejalan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(HeHa)
